Pancasila Sebagai Norma Negara

Pancasila Sebagai Norma Negara

Tidak ada hubungan antara nilai dan norma. Untuk Pancasila sebagai sumber nilai kita bahas, namun untuk memperkuat pemahaman tentang norma-norma tersebut sebaiknya dibaca makna Pancasila sebagai sumber nilai, sekali lagi pada pokok bahasan norma adalah pedoman bagi manusia. dalam perilaku, sebagai perwujudan nilai.

Nilai-nilai abstrak dan normatif digambarkan dengan kedalaman norma. Nilai yang tidak mungkin bisa menjadi acuan perilaku jika tidak diterjemahkan ke dalam aturan. Jadi pada dasarnya norma adalah perwujudan nilai. Tanpa adanya norma-norma yang diciptakan, nilai-nilai tersebut tidak bisa praktis, dalam arti tidak bisa berfungsi secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap aturan ini harus berisi nilai. Nilai ini juga menjadi sumber norma. Jika tidak ada nilai, tidak mungkin dibuat suatu norma. Di sisi lain, tanpa standar tersebut, nilai-nilai yang akan diterapkan tidak akan bisa terwujud.

Misalnya, ada aturan yang mengatakan “Harap buang sampah saja” atau “Jangan buang sampah”.

Contohdari aturan sebelumnya mencoba untuk menyadari nilai kebersihan. Dengan mengikuti standar tersebut, diharapkan kebersihan menjadi nilai nyata dalam hidup.

Akhirnya, apa yang muncul dalam hidup dan juga menutupi hidup kita adalah sebuah norma. Ada 4 norma yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari menurut Sudut Pintar, yaitu sebagai berikut:

1. Norma Keagamaan

Norma agama disebut juga dengan norma / kepercayaan agama. Keyakinan / norma agama ini bertujuan untuk hidup beriman. Norma-norma ini menunjukkan kewajiban manusia kepada Tuhan dan dirinya sendiri. Sumber dari standar ini adalah keyakinan / ajaran agama yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan

2. Moral atau Etika

Standar moral atau etika juga dikenal sebagai standar kesopanan atau etika atau etika. Standar moral / etika adalah standar paling dasar. Standar moral ini menentukan bagaimana kita dapat menilai seseorang. Standar kesusilaan mengacu pada manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi. Asal-usul atau sumber dari norma kesusilaan adalah manusia itu sendiri yang otonom dan hal ini tidak diarahkan baik pada sikap eksternal, tetapi pada sikap internal manusia. Sanksi atau pelanggaran standar moral atau etika juga datang dari diri mereka sendiri.

3. Aturan Kesopanan

Aturan ini disebut juga aturan kesantunan, karma, adat istiadat, atau aturan fatsoen. Standar kesopanan ini didasarkan pada kebiasaan, ketaatan atau kesesuaian yang diterapkan di masyarakat. Wilayah di mana aturan kesusilaan berlaku sempit dan terbatas di tingkat lokal atau pribadi. Tata krama di satu area tidak sama dengan di area lain. Tingkatan masyarakat berbeda, bentuk berbeda. Hukuman karena melanggar aturan kesusilaan juga datang dari masyarakat setempat.

4. Norma Hukum

Norma hukum ini berasal dari luar diri setiap manusia. Norma hukum berasal dari kekuatan eksternal yang mereka paksakan pada kita. Secara resmi masyarakat (negara) memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi atau bahkan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini, pengadilan merupakan lembaga yang mewakili masyarakat resmi untuk menjatuhkan hukuman.

Sebagai seperangkat nilai-nilai fundamental, Pancasila juga harus diterjemahkan ke dalam norma-norma agar pengamalannya masuk ke dalam kehidupan bernegara. Standar yang benar adalah penjabaran dari nilai-nilai inti Pancasila, yaitu standar etika dan standar hukum. Pancasila diartikan sebagai standar etika karena pada dasarnya nilai inti Pancasila adalah nilai moral. Dengan demikian, Pancasila menjadi semacam perilaku etis bagi penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia agar bisa sejalan dengan nilai normatif Pancasila itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila telah dinyatakan posisinya oleh para pendiri negara ini sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945, secara umum ditegaskan bahwa Pancasila adalah cita-cita hukum (Rechtsidee) yang mengatur tentang hukum-hukum dasar negara, baik hukum-hukum dasar tertulis maupun hukum-hukum dasar tidak tertulis. Peran Pancasila sebagai cita hukum dalam kehidupan hukum tidak tertulis dan hukum tertulis dimana dalam pembentukan hukum tidak tertulis dan pembentukan hukum tertulis cita-cita hukum berperan dalam berbagai cara.

Dalam hukum tidak tertulis, cita-cita hukum secara langsung mempengaruhi kebiasaan, dari kode etik biasa, dari perilaku ke adat, dari adat ke hukum, semua itu terjadi melalui simpanan nilai yang berjenjang. Sedangkan dalam hukum tertulis tidak ada tahapan yang membentuk simpanan nilai tersebut dan selama ini tidak kita patuhi, cita-cita hukum secara tidak langsung melindungi pembentukan hukum. Dalam pembentukan hukum tertulis, hukum dan sistem norma hukum dibentuk oleh perseorangan atau kelompok perseorangan, baik sebagai pejabat maupun wakil rakyat.

Hubungan antara Pancasila sebagai cita hukum dan sistem norma hukum bergantung pada kesadaran dan penghargaan para pejabat dan wakil rakyat terhadap cita-cita hukum yang ada di masyarakat dan yang memiliki fungsi konstitutif dan pengaturan dalam pembentukan hukum. Karena pembentukan hukum tertulis tidak terjadi melalui tahapan pengendapan nilai, maka kemungkinan disintegrasi antara cita-cita hukum dan sistem norma hukum sangat luas. Hal ini secara mutatis mutandis berlaku pada peran cita-cita hukum Pancasila dalam membentuk hukum tertulis dan tidak tertulis di negara kita.

Pancasila sebagai cita hukum akan menjalankan fungsi konstitutif dan pengaturannya dalam kaitannya dengan sistem hukum Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan. Pancasila sebagai kaidah dasar negara dalam sistem norma hukum akan menentukan bahwa norma hukum yang dibentuknya senantiasa memadai dan tidak bertentangan. Oleh karena itu, secara teoritis akan selalu ada keselarasan antara cita-cita hukum yang terintegrasi dan sistem regulasi hukum yang terpimpin. Prof. Notonagoro (sore) menyimpulkan bahwa Pancasila adalah asas fundamental atau asas dasar negara, tanpa ada keterangan lain.

Hal ini perlu dilengkapi dengan perbaikan pendapat, yaitu menambahkan pernyataan Pancasila sebagai cita hukum yang menjadi bintang penuntun menuju Pancasila yang merupakan pedoman dari prinsip-prinsip dasar negara. Di sisi lain, harus diakui bahwa penerimaan Pancasila sebagai pedoman asas dasar negara akan sangat memudahkan adaptasi dari sistem norma hukum yang ada. Namun penerimaan tanpa menerima Pancasila sebagai target hukum akan menyebabkan sistem norma hukum kita kehilangan bintang pedoman konstitutif dan regulasi.

Cita-cita hukum Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, artinya hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Cita-cita hukum Indonesia yang tertuang dalam Pancasila diimplementasikan dalam UUD 1945 sebagai landasan UUD.

Surat berharga yang terkandung dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang benar dan memiliki fungsi normatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia itu hukum yang adil atau tidak. Kedudukan Pancasila sebagai norma hukum maksimal, dalam hal ini sebagai gagasan sentral dari terbukanya pokok-pokok hukum yang melahirkan pasal-pasal hukum dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan hukum yang lebih rendah.

Mengingat bahwa dalam pemberian norma hukum tidak dibenarkan terdapat pertentangan antara norma hukum inferior dan norma hukum superior, maka penetapan Pancasila sebagai norma hukum yang menguraikan pokok-pokok pokok keterbukaan hukum merupakan jaminan keharmonisan dan ketiadaan keserasian. konflik antara Pancasila sebagai norma, hukum yang tertuang dalam hukum fundamental dan norma hukum inferior. Inkonsistensi dan konflik antara norma hukum dan norma hukum yang lebih tinggi menyebabkan norma tersebut tidak konstitusional dan ilegal dan oleh karena itu tidak berlaku.

Dengan demikian, menurut UUD 1945, dalam sistem hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, Pancasila ada pada dua kedudukan. Pertama, sebagai cita-cita hukum, Pancasila berada di bawah sistem hukum Indonesia tetapi berada di luar sistem norma hukum, dan dalam posisi tersebut, Pancasila berfungsi secara konstitutif dan mengatur dengan memperhatikan norma-norma yang ada dalam sistem norma hukum. . Kedua, sebagai standar tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia yang bersumber dari gagasan pokok yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila sebagai norma dasar (Grundnorm), yang melahirkan semua norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum. dan menentukan apakah aturan tersebut valid atau tidak.

Untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila sebagai kaidah dasar (Grundnorm) atau sumber hukum negara sebagai cita-cita hukum, digunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hak. Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa letak Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan ayat Pembukaan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang kearifan kearifan dalam musyawarah dan representasi serta dalam pergaulan sosial. keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta landasan filosofis negara, maka materi apa pun yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan. dengan Pancasila.

Anda mungkin juga suka...